Halmahera Utara, enlmnd.id-Aliansi Mahasiswa Halmahera Utara Menggugat yang terdiri dari LMND, GMKI, GAMHAS, GMNI, SENTRAL, PPMI, dan BEM menggelar demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, Senin (4/5/2026).
Aksi diawali dengan hearing terbuka bersama Bupati Halmahera Utara. Setelah itu, massa bergerak menuju kantor DPRD Halmahera Utara untuk menyampaikan aspirasi.
Namun setibanya di lokasi, massa aksi tidak mendapati satu pun anggota DPRD yang hadir untuk menerima mereka. Kondisi itu memicu kekecewaan sekaligus kritik keras dari organisasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi tersebut.
Ketua EK-LMND Halmahera Utara, Arganto Kotu, menilai sikap DPRD mencerminkan kemunduran dalam praktik demokrasi dan bentuk pengabaian terhadap tugas sebagai wakil rakyat.
"Ketidakhadiran DPRD dalam menghadapi massa aksi adalah bukti bahwa mereka tidak siap menerima kritik dan tidak serius menjalankan fungsi representasi. Ini bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat," ujar Arganto.
Menurutnya, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah dan dijamin undang-undang. Karena itu, DPRD seharusnya membuka ruang dialog, bukan justru menghindar.
Dalam aksi tersebut, aliansi mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan ketenagakerjaan dan pendidikan di Halmahera Utara.
Di sektor ketenagakerjaan, mereka mendesak pemerintah daerah dan DPRD memastikan perlindungan hak-hak buruh, mendorong upah layak, memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar aturan, serta menjamin kesejahteraan pekerja lokal.
Sementara di bidang pendidikan, massa aksi menuntut peningkatan fasilitas dan infrastruktur sekolah serta penghentian praktik komersialisasi pendidikan yang dinilai memberatkan masyarakat.
Arganto menegaskan, sikap DPRD yang tidak menemui massa aksi berpotensi memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.
"Jangan takut rakyat. Kalau DPRD benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat, tidak ada alasan untuk menghindari dialog dengan mahasiswa maupun warga," tegas, Aryanto.
Aliansi mahasiswa berharap DPRD Halmahera Utara segera memberikan penjelasan sekaligus membuka ruang audiensi untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.
(Dedi)
