A. Sejarah LMND
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – National Student League For Democracy (LMND) adalah organisasi mahasiswa yang bersifat Nasional dan demokratis yang dibangun sebagai antithesis rezim Orde Baru yang otoriter dan militeristik. Sejak masa pendiriannya, LMND konsisten menuntut demokrasi kerakyatan di semua aspek, termasuk ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan sebagai manifestasi dari amanat reformasi yang diperjuangkannya.
Ditengah tekanan politik Orde Baru yang otoriter dan represif kala itu, lahirnya LMND tidak serta merta, namun penuh dengan pergolakan panjang yang mengharuskan kelompok dari komite-komite aksi mahasiswa yang belakangan menginisiasi pendirian LMND ini cakap mensiasati tekanan-tekanan Orba dan kaki tangannya. Karena, kendati reformasi telah bergulir dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru, tidak lantas kekuasaan beralih ke tangan rakyat, namun masih tetap dalam kendali kaki tangan Orba dan elite politik reformis gadungan.
Untuk menjaga agenda-agenda demokrasi yang dicita-citakan pasca runtuhnya benteng kekuasaan Orba yang dominan dan sisasisa rezimnya, komite-komite aksi tersebut memandang perlu membangun konsolidasi skala nasional bersama jaringan komitekomite aksi lain yang ada di daerah untuk membangun organisasi berskala nasional. Konsolidasi-konsolidasi pun mulai digalang melalui komunikasi yang intens hingga akhirnya terbentuklah Front Nasional untuk Reformasi Total (FNRT) yang memayungi banyak komite. Hanya, agenda konsolidasi bersama komite-komite tersebut bubar ditengah jalan. Di masa pendirian FNRT ini, tidak kurang 11 komite aksi dari berbagai kota tergabung didalamnya, termasuk satu dari mereka mewakili Timor Leste. Hanya, usia FNRT tak sampai se usia jagung. Aliansi ini bubar dengan sendirinya.
Namun demikian, beberapa dari komite yang menginisiasi lahirnya FNRT tidak lantas menyerah. Manifestasi konsistensi itu ditunjukkan oleh beberapa komite yang sempat menginisiasi pendirian FNRT dengan kembali mendirikan wadah baru bernama Aliansi Demokrasi (ALDEM) beberapa bulan sesudahnya, tepatnya pada bulan Agustus di tahun 1998. Mereka berhasil menerbitkan sebuah majalah “ALDEM” satu kali dan upaya menggalang aksi nasional pada tanggal 14 September dengan isu Cabut Dwifungsi ABRI. Sangat disayangkan, nasib ALDEM tak jauh berbeda dengan FNRT. Putus koordinasi menjadi penyebab bubarnya aliansi tersebut menjelang Sidang Istimewa 1998.
Upaya berikutnya adalah pembentukan Front Nasional untuk Demokrasi (FONDASI) pada awal Februari 1999, yang dimulai melalui konsolidasi-konsolidasi kembali antar komite yang berada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang, Solo dan Purwokerto. Akhirnya, FONDASI pun terbentuk di Bandung pada 5 Februari 1999. FONDASI melalui komite-komite aksi yang dipayunginya kemudian membangun konsolidasi yang lebih luas lagi dengan mengadakan Rembuk Mahasiswa Nasional Indonesia (RMNI) I pada 28 Februari - 5 Maret 1999 di kampus Udayana Bali yang dihadiri oleh 53 organisasi dari seluruh Indonesia. Hasilnya adalah aksi serentak tanggal 13 April di kota-kota besar Indonesia. Lalu dilanjutkan pada pertemuan RMNI II di Surabaya yang mengalami jumlah penurunan peserta menjadi 32 organisasi. Namun RMNI I & II tersebut tidak menghasilkan kepemimpinan nasional gerakan mahasiswa. Perdebatan yang terjadi di RMNI I dan II adalah mengenai pemerintahan transisi dan cabut dwifungsi ABRI. Tak hanya itu, melalui RMNI II ini dibahas terutama sekali perihal mendesaknya FONDASI melakukan respon terhadap Pemilu yang akan diselenggaran di bulan berikutnya di tahun yang sama, yang mengharuskan FONDASI untuk memunculkan dirinya melalui Kongres Mahasiswa di Bogor, 9-12 Juli 1999. Langkah ini menjadi moment penting bagi LMND sebagai upaya untuk mempertajam gagasan tentang pentingnya Pemerintahan Transisi serta langkah-langkah strategis yang berkembang pada saat itu. Kongres tersebut diikuti oleh 20 komite aksi mahasiswa-rakyat yang antara lain terdiri dari;
1. Dewan Mahasiswa (DEMA) Lampung;
2. Komrad - Jakarta;
3. AbrI - Surabaya;
4. SMPD (Serikat Mahasiswa Palembang untuk Demokrasi) - Palembang;
5. Serikat Mahasiswa Makassar (SMM) - Makasar;
6. Solidaritas Mahasiswa Semarang (SMS) - Semarang;
7. GMIP - Bandung;
8. KPRP - Yogya;
9. DRMS - Solo;
10.SMUR - Aceh;
11.KAPRI - Purwokerto;
12.FMIST - Sulawesi Tengah;
13.KMM - Malang;
14.KPRT Jember;
15.SMPTA - Solo;
16.SMPR - Solo;
17.Front Aksi untuk Reformasi Total (FAiR TOTAL) - Mataram NTB;
18.KB UI - Depok;
19.DEMA UMSU Medan;
20.Badan Mahasiswa untuk Pembebasan Rakyat (BAMPER) Bali.
Dari 20 komite aksi mahasiswa-rakyat ini, 19 diantaranya sepakat untuk membentuk sebuah organisasi nasional demi terwujudnya kesatuan perjuangan gerakan secara nasional. Akhirnya, dalam Kongres Mahasiswa tersebut dicapai kesepakatan untuk membentuk organisasi nasional bernama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) yang berideologikan Demokrasi Kerakyatan (DemKra), --sekarang Pancasila-- yang secara teori dan praktek menyatakan keberpihakan kepada mayoritas rakyat yang lemah dan tertindas, yaitu kaum buruh, tani, dan rakyat miskin kota. Dengan ideologi revolusioner ini sekaligus mempertegas program perjuangan LMND yang dirumuskan dalam Kongres I, bahwa LMND adalah satu kesatuan yang utuh dengan perjuangan rakyat Indonesia untuk samasama menggulingkan sistem otoritarianisme, membangun demokrasi sejati rakyat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang berkadilan sosial.
Sebagai organiasi nasional baru yang berbentuk Liga, di awal pendiriannya ini mereka masih menggunakan nama komitenya masing-masing namun tetap terintegrasi dengan LMND. Dan di masa ini pula, bendera sebagai simbol panji-panjinya belum seperti sekarang, masih berwarna hitam. Pasca Kongres I Bogor, beberapa komite aksi yang lain juga turut bergabung yang antara lain: GAMRUD - Garut, GEMA Unika - Semarang, STT Telkom - Bandung.
Baru sesudahnya, tepatnya melalui Kongres II yang diselenggarakan di Lembang, Bandung Jawa Barat pada tahun 2000, seluruh komite aksi melebur namanya menjadi satu, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Dalam kongres ini terjadi perubahan penting. Tak hanya meleburnya semua komite aksi, Presedium Nasional yang di lahirkan dalam Kongres I juga berubah menjadi Dewan Nasional. Juga warna dasar bendera berubah menjadi merah seperti sekarang. Melalui Kongres ke-II ini pula beberapa komite aksi yang lain turut tergabung susul menyusul, diantaranya: BAMPER - Denpasar Bali (2001), Dema Unram - Mataram NTB (2001) dan GMD - Kupang TT (2002).
LMND bersama komite aksi yang dipayunginya aktif dalam perjuangan menuntaskan reformasi; Menolak SI MPR, Pengadilan terhadap Soeharto, hingga penolakan terhadap RUU PKB (Pengendalian Keadaan Bahaya). Di Lampung, aksi massa yang menolak RUU PKB oleh KMPPRL-LMND pada 28 September 1999 telah menalan korban tewasnya seorang anggota Liga, Jusuf Rizal dan mahasiswi Universitas Lampung, Saidatul Fitria.
B. Intervensi Pemilu dan Dinamika Internal
LMND dilahirkan dengan garis politik yang tegas, memenangkan politik kelas tertindas dengan taktik membangun alat politik bernama partai politik sebagai alat perjuangan tertinggi untuk menuntaskan cita-cita yang sejak semula diinginkan, Demokrasi Kerakyatan!
Dalam Kongres ke-III di Kota Batu, Malang, Jawa Timur tahun 2002, program politik dan resolusi LMND sudah sangat maju dengan bersepakat akan merespon Pemilu 2004 dengan membangun partai politik bernama Partai Persatuan Oposisi Rakyat (POPOR). Kerjakerja membangun struktur di daerah-daerah mulai dilakukan. Hanya sayangnya, partai ini dinyatakan tidak lolos karena gagal saat Verifikasi Administrasi, dan cita-cita memiliki alat politik sendiri kandas.
Sebagai organisasi yang sudah tertempa untuk jatuh bangun,langkah taktis membangun alat politik tetap diteruskan dan ditetapkan kembali menjadi program dalam Kongres berikutnya yang dilaksanakan di Bogor pada tahun 2006. Partai yang akan diikut sertakan dalam Pemilu 2009 ini diberi nama Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS). Karena kembali gagal, PAPERNAS lantas melakukan koalisi dengan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang langkah tersebut pada gilirannya menimbulkan perdebatan di dalam internal hingga akhirnya pembelahan organisasi tak dielakkan lagi. Istilah mayor minor kemudian muncul. Mayor merepresentasikan kelompok besar yang mendukung langkah-langkah yang diambil PAPERNAS untuk berkoalisi dengan PBR, sementara Minor direpresentasikan oleh kelompok kecil yang menolak adanya koalisi dengan PBR. Dasar penolakan tersebut historis karena bagi kelompok minor, sejak masa pendiriannya garis politik LMND telah dengan tegas berpihak pada rakyat miskin/politik kerakyatan (ide,program, strategi, taktik dan membangun sekutu harus Bersama rakyat tertindas) sebagai basis bagi perubahan dan demokrasi partisipatif dalam politik maupun ekonomi. Dari pembelahan tersebut kemudian kelompok minor menamakan diri mereka dengan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Politik Rakyat Miskin (LMND-PRM).
Sebagai organisasi yang langgam geraknya dipandu oleh teoriteori revolusiner, perpecahan karena perbedaan taktik adalah niscaya sebagai konsekwensi dari hukum-hukum dialektika yang dipegang teguh LMND. Peristiwa semacam ini harus dianggap sesuatu hal yang biasa dan bentuk pendewasaan organisasi. Ini sekaligus juga menjadi batu uji seberapa tangguh organisasi ini saat harus diterpa gelombang badai besar. Sejarah mencatat, telah puluhan tahun LMND eksis, dan hari ini ia masih berdiri kokoh meski peristiwa serupa susul menyusul datang dan silih berganti.
Intervensi pemilu dengan membangun alat politik sendiri bukanlah satu-satunya yang ingin dicapai LMND di masa-masa pergolakan awal reformasi. Untuk meradikalisasi gerakan terus menerus dan untuk menginjeksi kesadaran mahasiswa dan rakyat, dalam kongres-kongres berikutnya LMND juga mengambil program yang sangat tegas, yakni mengambil alih Dewan Mahasiswa di kampus-kampus untuk mendudukkan kembali keberpihakan kaum intelegensia kepada rakyat tertindas. Program ini cukup beralasan ditengah mahasiswa sebagai promotor gerakan yang idealnya gagah berani dikekang habis-habisan kebebasan berekspresinya oleh kampus yang memiliki relasi kuasa yang lekat dengan Orba dan kaki tangannya yang repressif dan militeristik. Lahir dari ketertindasan rakyat yang mendalam mengharuskan LMND juga membangun sekutu bersama sektor-sektor rakyat lainnya untuk melawan musuh-musuh demokrasi dan kemudian membangun demokrasi sejati yang partisipatif dan berkeadilan. Program LMND kian tegas dari Kongres ke Kongres disamping kebutuhannya yang paling mendesak untuk membangun alat politik sendiri. Melalui Kongre IV LMND merumuskan program umum “Menggantikan Pemerintahan SBY-JK dan atau Pemerintahan Borjuasi Lain yang berkuasa dengan Pemerintahan Alternatif Progresif Kerakyatan–anti Neoliberalisme yang dibangun dari Front Persatuan yang luas dari Gerakan Rakyat Berbagai Sektor Masyarakat: Pemerintahan Persatuan Rakyat”.
Dalam Pemilu-pemilu berikutnya LMND juga mengambil langkah yang sama dan masih memandang perlu adanya alat politik alternatif yang akan dipergunakan untuk mendemokratisasi kekuasaan yang kapitalistik dan hanya menguntungkan segelintir elite, sambil juga terus menerus melakukan aksi-aksi dengan tuntutan segera terhadap rezim yang berkuasa saat itu. Dalam masa-masa pasca pembelahan menjelang Pemilu 2009,di internal LMND terjadi kembali dinamika yang tajam yang mengharuskan organisasi ini kembali mengalami perpecahan, hal tersebut terjadi pasca Kongres V di Bali tahun 2010 dimana terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh LMND dan pasca Kongres IX yang diselenggarakan di Kota Makassar pada tahun 2022.
Kembali ke Beranda
