Halmahera Utara, EN-LMND.id-Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Halmahera Utara bersama petani menggelar audiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Pertanian, dan CV Pustaka Tani.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bangsaha, Kantor DPRD Halmahera Utara, Senin (11/5/2026), mereka mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pertanian.
Audiensi ini membahas berbagai persoalan yang dinilai terus membebani petani, mulai dari distribusi pupuk subsidi yang tidak merata, kerusakan lahan akibat banjir di Galela Utara, hingga kelangkaan BBM subsidi jenis biosolar.
Ketua EK LMND Halmahera Utara, Arganto Kotu, menilai perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pertanian masih jauh dari harapan. Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas petani, khususnya petani hortikultura.
"Kami mendesak DPRD segera membentuk Pansus Pertanian agar persoalan yang dihadapi petani bisa ditangani secara serius, terbuka, dan berkelanjutan. Jangan sampai keluhan petani terus dibiarkan tanpa solusi nyata," Ujar, Arganto.
Salah satu sorotan utama dalam forum itu ialah distribusi pupuk subsidi. Petani menyebut, dari empat jenis pupuk subsidi yang disediakan pemerintah secara nasional, di Halmahera Utara petani hanya menerima dua jenis.
Selain itu, EK LMND Halut juga mempertanyakan dugaan tidak tersalurkannya 42 persen pupuk subsidi kepada petani. Mereka meminta penjelasan terbuka dari pihak terkait mengenai penyebab dan alokasi pupuk tersebut.
Tak hanya itu, mereka menyoroti belum terealisasinya bantuan sarana produksi pertanian bagi 36 kelompok tani pada tahun anggaran 2025. Padahal, bantuan itu dinilai sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pertanian masyarakat.
Persoalan lain yang disampaikan adalah minimnya respons pemerintah terhadap lahan pertanian warga di Galela Utara yang terdampak banjir. Hingga kini, petani mengaku belum menerima bantuan maupun langkah pemulihan yang konkret.
Di sisi lain, kelangkaan biosolar subsidi disebut semakin mempersulit aktivitas pertanian, terutama untuk distribusi hasil panen dan operasional alat pertanian. Kondisi itu diperparah dengan naiknya harga plastik mulsa dan tali gawar yang membuat biaya produksi melonjak.
"Petani hari ini bukan hanya menghadapi persoalan pupuk, tapi juga kesulitan BBM dan tingginya biaya produksi. Pemerintah daerah harus hadir dengan langkah konkret, termasuk menghadirkan depot BBM subsidi khusus petani," ujar Arganto.
EK LMND Halut juga meminta agar pembahasan perubahan anggaran pada Agustus mendatang benar-benar berpihak pada petani. Mereka mendesak agar alokasi anggaran difokuskan pada bantuan sarana produksi, pemulihan lahan terdampak banjir, dan stabilisasi kebutuhan pertanian.
Menurut mereka, DPRD Halmahera Utara harus menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap petani hortikultura, mengingat sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama ekonomi masyarakat di daerah tersebut.
(Dedi)
