Pulau Morotai, enlmnd.id-Eksekutif Kabupaten (EK) Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Pulau Morotai mendesak Bupati Pulau Morotai segera mencopot Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sibli Sibua.
Desakan itu disampaikan karena Kabag Kesra dinilai tidak membangun komunikasi yang baik dengan organisasi kemahasiswaan.
Ketua EK LMND Pulau Morotai, Habib Inga, menilai Bagian Kesra saat ini tengah mengalami krisis kepemimpinan.
Menurutnya, hal itu terlihat dari minimnya respons Kabag Kesra terhadap upaya komunikasi yang dilakukan oleh kami terkait pengawalan kasus dugaan korupsi anggaran ibadah umrah dan wisata religi ke Yerusalem.
"Kami sudah berupaya membangun komunikasi dengan Kabag Kesra terkait komitmen bersama dalam mengawal proses hukum dugaan korupsi anggaran umrah dan wisata religi Yerusalem. Namun, yang bersangkutan tidak memberikan respons yang baik," kata Habib Inga, dalam keterangannya (5/6/2026).
Habib menjelaskan, komunikasi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Morotai dapat serius mendalami dugaan penyimpangan anggaran yang menyeret mantan pejabat Kesra dan bendahara terkait.
Ia mengaku kecewa dengan sikap yang dinilai mengabaikan peran organisasi kemahasiswaan dalam mengawal isu-isu publik, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Jika pola komunikasi seperti ini terus dipertahankan, maka kami menilai Bagian Kesra Morotai sedang mengalami krisis kepemimpinan.
Seorang pejabat publik seharusnya mampu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan," ujarnya.
Atas dasar itu, kami meminta Bupati Pulau Morotai segera mengevaluasi dan mencopot Kabag Kesra dari jabatannya. Habib menegaskan pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti.
Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk komitmen kami dalam mengawal proses penegakan hukum dan mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.
"Apabila tidak ada langkah tegas dari Bupati, kami akan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka," tegas Habib.
(Dedi)
