Jakarta, enlmnd.id - Memasuki peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, wacana pendidikan gratis di semua jenjang kembali mengemuka.
Ketua Umum EN LMND, Muhammad Isnain Mukadar, menilai momentum kemerdekaan harus dimanfaatkan pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan tanpa hambatan biaya.
Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari kebodohan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Karena itu, ia menegaskan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata.
"Pada usia ke-81 Republik Indonesia, kado paling bermakna bagi rakyat adalah lahirnya kebijakan pendidikan gratis di semua jenjang. Tidak boleh ada lagi anak bangsa yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena faktor ekonomi," kata Ketua Umum EN LMND Muhammad Isnain Mukadar dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026).
Isnain mengakui pemerintah selama ini telah menjalankan berbagai program untuk memperluas akses pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, hingga beragam program beasiswa. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya mampu menghilangkan beban biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat.
Ia menilai biaya pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, masih menjadi kendala bagi banyak keluarga. Selain uang kuliah, mahasiswa juga harus menghadapi biaya hidup, transportasi, buku, dan kebutuhan akademik lainnya.
Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya calon mahasiswa yang batal melanjutkan pendidikan karena berbagai faktor, termasuk persoalan ekonomi. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas masih dipengaruhi kemampuan finansial keluarga.
Isnain menegaskan pemerintah perlu menjadikan pendidikan gratis sebagai agenda nasional yang disertai peningkatan kualitas layanan pendidikan.
"Pendidikan gratis bukan sekadar menghapus biaya sekolah atau kuliah, tetapi juga memastikan kualitas guru dan dosen meningkat, sarana pendidikan memadai, akses teknologi merata, serta pelayanan pendidikan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T," ujarnya.
Ia mengatakan gagasan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan yang mencapai sedikitnya 20 persen dari APBN dan APBD sudah semestinya diarahkan untuk mewujudkan hak pendidikan yang benar-benar universal.
Isnain juga mengapresiasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Meski demikian, ia menilai komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten dan dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Lebih lanjut, ia berpandangan pendidikan harus dikembalikan sebagai barang publik (public goods), bukan sebagai komoditas ekonomi. Dengan demikian, akses terhadap pendidikan tidak lagi ditentukan oleh kemampuan membayar, melainkan menjadi hak dasar seluruh warga negara.
Menurut Isnain, pendidikan gratis yang disertai pemerataan kualitas akan menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia sekaligus memperkuat daya saing bangsa di masa depan.
"Bangsa yang besar bukan hanya mampu merayakan kemerdekaannya, tetapi juga mampu menjamin masa depan rakyat melalui pendidikan yang adil, berkualitas, merata, serta dapat diakses oleh seluruh anak bangsa," tutupnya.
(Dedi)
