Halmahera Utara, enlmnd.id–Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Halmahera Utara mengkritik kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.
Organisasi mahasiswa tersebut menilai kebijakan itu berpotensi memicu dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat.
Ketua Kota LMND Halmahera Utara, Arganto Revli Kotu, mengatakan bahwa kenaikan harga Pertamax hanya berdampak pada kelompok menengah ke atas tidak sepenuhnya tepat.
Menurutnya, dampak kenaikan harga BBM akan merembet ke berbagai sektor ekonomi.
"Kenaikan harga Pertamax bukan hanya persoalan pengguna Pertamax. Ketika biaya energi naik, maka biaya distribusi barang dan jasa juga akan meningkat. Pada akhirnya rakyat kecil yang akan menanggung beban melalui kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat," kata Arganto dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).
Kami menilai kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan biaya operasional di sejumlah sektor, mulai dari transportasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, hingga pekerja sektor informal. Kondisi tersebut dinilai dapat berujung pada kenaikan harga barang dan jasa yang dirasakan masyarakat secara luas.
Selain itu, organisasi tersebut juga menyoroti kemungkinan terjadinya peralihan konsumsi BBM dari Pertamax ke Pertalite.
Menurut mereka, situasi itu dapat menambah tekanan terhadap ketersediaan BBM bersubsidi dan berpotensi memicu antrean di sejumlah SPBU.
Atas kondisi tersebut, kami menyatakan sikap menolak kebijakan yang dinilai dapat menambah beban ekonomi masyarakat.
1. Mendesak pemerintah dan PT Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penetapan harga BBM.
2. Menuntut pemerintah mengambil langkah nyata untuk mencegah kenaikan harga kebutuhan pokok akibat meningkatnya biaya distribusi.
3. Menolak kebijakan energi yang semakin menjauhkan rakyat dari akses energi yang terjangkau.
4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal kebijakan energi nasional agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Kami menegaskan bahwa kebijakan energi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan menjamin akses terhadap energi yang terjangkau di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.
(Dedi)
