EK-LMND Morotai, enlmnd.id-Mendesak pemerintah daerah segera mengevaluasi dan mencopot Marwan Sidasi dari jabatannya sebagai pejabat di Dinas Keuangan Daerah. Desakan ini muncul setelah pernyataannya yang menyebut “aplikasi adalah solusi” dalam tata kelola keuangan menuai kritik.
Ketua EK-LMND Morotai, Habib Inga, menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Ia menyebut pendekatan digital tidak bisa dijadikan jawaban utama atas persoalan kesejahteraan.
“Pernyataan bahwa aplikasi adalah solusi itu sesat pikir. Rakyat Morotai tidak butuh aplikasi, mereka butuh kesejahteraan yang nyata,” kata Habib dalam keterangannya, pada (30/04/2026).
Menurutnya, digitalisasi memang penting, namun tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, dan akses ekonomi. Ia mencontohkan masih adanya persoalan seperti sulitnya nelayan mendapatkan BBM subsidi hingga kondisi jalan yang belum memadai.
Habib juga mengkritik pola birokrasi yang dinilai cenderung defensif dengan berlindung di balik sistem digital. Ia menyebut aplikasi kerap dijadikan alat untuk menghindari kritik publik.
“Ketika ditanya soal transparansi atau program pro-rakyat, jawabannya selalu ‘cek di aplikasi’. Ini bukan solusi, tapi cara menghindari tanggung jawab,” ujarnya, habib.
EK-LMND Morotai menilai tugas utama Dinas Keuangan adalah memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Mereka juga meminta adanya audit terhadap anggaran digitalisasi yang telah digunakan.
Selain itu, mereka mendorong pemerintah daerah untuk mengalihkan fokus pembangunan ke sektor yang lebih menyentuh langsung kebutuhan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi nelayan serta petani.
Di akhir pernyataannya, Habib menegaskan bahwa Morotai membutuhkan pejabat yang responsif terhadap kondisi masyarakat, bukan sekadar mengedepankan solusi berbasis teknologi.
“Morotai butuh kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kesejahteraan itu tidak bisa di-download, tapi harus diwujudkan,” tutupnya.
(Dedi)
