Jakarta,benlmnd.id-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Dalam aksi tersebut, LMND menyoroti isu komersialisasi pendidikan hingga mendesak pembahasan Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU SISDIKNAS ) dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik.
Aksi yang dilakukan EN LMND bersama EW LMND DKJ, EK LMND DKI, dan EK LMND Tangerang Selatan itu mengusung tema "Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis untuk Seluruh Rakyat Indonesia".
Massa menilai sistem pendidikan Nasional saat ini semakin menjauh dari amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
Koordinator lapangan aksi, Dandi, mengatakan pendidikan semestinya menjadi hak seluruh rakyat, bukan komoditas yang hanya bisa diakses kelompok tertentu.
"Pendidikan tidak boleh menjadi hak segelintir orang. Pendidikan harus menjadi jalan pembebasan sosial dan dapat diakses seluruh rakyat Indonesia tanpa hambatan biaya maupun kepentingan pasar," ujar Dandi dalam orasinya.
Dalam pernyataan sikapnya, LMND menyoroti tingginya biaya pendidikan yang dinilai masih menjadi penghalang bagi banyak masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi. Kondisi ini, menurut mereka, menunjukkan negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin hak pendidikan warga.
Sekretaris Jenderal EN LMND, Julfikar Hasan, menegaskan pembahasan RUU SISDIKNAS harus dilakukan secara transparan agar tidak melahirkan regulasi yang justru memperkuat komersialisasi pendidikan.
"Pembahasan RUU SISDIKNAS diknas harus dilakukan secara transparan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Jangan sampai regulasi baru justru membuka ruang komersialisasi yang semakin menjauhkan rakyat dari akses pendidikan," kata Julfikar.
Selain menyoroti pembahasan regulasi, massa aksi juga mempertanyakan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Mereka menilai alokasi tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar, mulai dari pemerataan fasilitas pendidikan hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
Ketua Wilayah EW LMND DKJ, Alfonso, menyebut ketimpangan struktural di sektor pendidikan masih terjadi akibat kuatnya pengaruh kepentingan ekonomi dalam proses perumusan kebijakan.
Dalam aksi tersebut, LMND menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penghentian liberalisasi pendidikan tinggi, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sektor pendidikan, percepatan pembangunan sekolah rakyat dan revitalisasi sekolah di berbagai daerah, serta peningkatan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan.
Mereka juga mendesak DPR RI membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam pembahasan RUU SISDIKNAS agar kebijakan pendidikan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
(Dedi)
