Palu, enlmnd.id - Ratusan buruh dan warga Pelabuhan Pantoloan menggelar aksi demonstrasi menolak rencana pemindahan rute kapal PT PELNI dari Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu, Selasa (23/12/2025).
Aksi tersebut digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Pantoloan yang terdiri dari Bina Bangun Bangsa, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Palu.
Sekitar 500 massa mulai memadati kawasan Terminal Pelabuhan Pantoloan sejak pukul 09.00 WITA. Mayoritas peserta aksi merupakan buruh pelabuhan dan masyarakat sekitar yang menilai rencana pemindahan kapal Pelni akan berdampak langsung pada keberlangsungan ekonomi warga.
Koordinator Lapangan aksi, Abdul Wahyudin, menyebut Pelabuhan Pantoloan memiliki peran vital bagi kehidupan masyarakat.
“Pelabuhan Pantoloan adalah pusat kehidupan rakyat. Jika kapal Pelni dipindahkan, maka buruh, pedagang kecil, dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber penghidupan,” kata Abdul dalam orasinya.
Massa aksi mengusung tema “Bersatu Mempertahankan Pembangunan yang Sudah Ada, Rute Kapal Pelni di Pantoloan Wajib Dipertahankan”. Mereka menilai kebijakan pemindahan rute kapal Pelni dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat lokal.
Tekanan massa membuat Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, turun langsung menemui demonstran di lokasi aksi. Di hadapan massa, Gubernur menyatakan akan menampung aspirasi yang disampaikan.
“Kami akan menerima dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat Pantoloan. Pemerintah tidak menutup mata terhadap kepentingan rakyat,” ujar Anwar Hafid.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan kondusif hingga selesai. Usai dialog, Gubernur bersama massa aksi melakukan makan bersama di lokasi sebagai simbol terbukanya ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga membagikan paket sembako kepada buruh dan warga Pantoloan. Turut hadir mendampingi Gubernur, Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah Hidayat Pakamundi, Kapolda Sulawesi Tengah, Pangdam XIII/Merdeka, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Aksi ini menjadi bentuk penegasan penolakan masyarakat Pantoloan terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup dan keberlangsungan ekonomi warga sekitar pelabuhan.
(Dimas)
