Ketika pemerintah menggaungkan komitmen besar untuk mengentaskan kemiskinan sebagai program prioritas negara, publik tentu menyambutnya dengan optimisme. Namun harapan itu tidak akan pernah menjelma menjadi perubahan nyata selama kita masih melihat kemiskinan hanya sebagai persoalan permukaan bukan sebagai gejala dari kerusakan struktur ekonomi-politik yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Kenyataannya, kemiskinan di Indonesia tidak lahir dari ruang hampa. Ia bukan akibat dari “kurangnya kerja keras masyarakat”, sebagaimana propaganda neoliberal sering menggambarkannya. Ia adalah buah dari tatanan ekonomi yang timpang, eksploitatif, dan dikuasai oleh segelintir elite ekonomi-politik yang mengambil manfaat dari ketidakadilan itu.
Di sinilah konsep Serakahnomics menjadi kunci. Serakahnomics bukan sekadar menggambarkan perilaku individu yang tamak, melainkan sebuah sistem keserakahan yang dipelihara, dilembagakan, dan dinormalisasi, baik melalui kebijakan negara, praktik bisnis korporasi raksasa, maupun mentalitas birokrasi di tingkat paling bawah.
Keserakahan itu bekerja senyap namun sistematis, memengaruhi perizinan tambang dan perkebunan, alokasi anggaran publik, tata kelola pangan, hingga komersialisasi pendidikan dan kesehatan.
Belakangan ini muncul sebuah perkembangan yang penting. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tidak hanya menyinggung tetapi juga secara berulang menggunakan istilah Serakahnomics untuk menggambarkan kerusakan struktur ekonomi nasional. Publik mengenal istilah tersebut bukan dari akademisi, bukan dari lembaga riset, bukan dari kampus, melainkan langsung dari Presiden sendiri.
Hal ini menunjukkan dua hal; Pertama, Bahwa kesadaran terhadap masalah keserakahan struktural telah menyentuh level tertinggi kepemimpinan nasional. Kedua, Presiden tidak sedang beretorika. Ucapan itu lebih menyerupai ekspresi keprihatinan seorang kepala negara yang melihat ketimpangan sosial dan eksploitasi ekonomi masih mengakar, bahkan setelah 80 tahun Indonesia merdeka.
Pengakuan atas masalah struktural ini patut diapresiasi. Sebab, tidak ada bangsa yang bisa berubah tanpa terlebih dahulu mengakui akar persoalannya.
Namun, pengakuan saja tidak cukup. Bangsa ini membutuhkan keberanian politik untuk memutus mata rantai keserakahan yang telah menggurita dalam berbagai sektor ekonomi dan birokrasi.
Serakahnomics yang disebutkan Presiden bukan fenomena moral individual. Ini adalah sebuah modus akumulasi kapital yang mengakar dalam kebijakan perizinan tambang, gas, Perkebunan & pertanian, yang hanya menguntungkan korporasi besar, Komersialisasi pangan yang dikuasai kartel, Penganggaran yang tidak berpihak kepada rakyat, Mentalitas rente dalam birokrasi daerah, Privatisasi pendidikan dan kesehatan yang membuat layanan publik semakin mahal, & Program-program negara yang dimonopoli elite politik dan ekonomi.
Selama struktur ini tidak dibongkar, maka komitmen pengentasan kemiskinan hanya akan menjadi slogan.Seberapa pun canggih, progresif, dan mahal sebuah program negara, mulai dari bantuan sosial, BLT, subsidi, sampai agenda-agenda pemberdayaan, semuanya akan berakhir sia-sia jika akar permasalahannya tidak dibereskan. Program boleh berubah setiap rezim, tetapi jika sistemnya tetap serakah, hasilnya tetap sama rakyat hanya menerima sisa-sisa dari meja kekuasaan.
Masyarakat Indonesia, yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan struktural, tidak menunggu belas kasih. Mereka menunggu tindakan politik yang tegas menindak pelaku rente, membongkar kartel pangan, menghentikan perampasan sumber daya, mengarahkan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, dan memulihkan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Ketika Presiden telah menamai musuh utama kita Serakahnomics, maka keberanian untuk membereskannya harus menjadi agenda utama pemerintahan ke depan. Sebab satu hal pasti kita tidak bisa menghapus kemiskinan dengan sistem yang memproduksi kemiskinan.
Langkah berani Presiden Prabowo untuk melawan dan mengenyahkan Serakahnomics dari bumi pertiwi patut kita dukung, kawal, dan jadikan gerakan bersama. Sebab hanya dengan keberanian politik seperti inilah bangsa ini bisa keluar dari jerat ketimpangan struktural yang selama puluhan tahun mengikat rakyat dalam kemiskinan.
Wale Mukadar
Ketua Umum LMND
