Jakarta, enlmnd.id - Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND) menilai maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bukti bahwa praktik korupsi masih mengakar kuat di Indonesia.
Sejumlah pejabat publik tercatat terjerat OTT, mulai dari Bupati Bekasi, Wali Kota Madiun, Bupati Pati, hingga mantan Menteri Agama. EN LMND menyebut kasus-kasus tersebut mencerminkan persoalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan.
Departemen Ekonomi Inovatif dan Mandiri EN LMND, Fergilius Taoet, mengatakan korupsi tidak bisa dilihat hanya sebagai kesalahan individu, melainkan sebagai produk dari sistem ekonomi-politik yang dikuasai oligarki.
“Korupsi bukan sekadar persoalan individu, melainkan bagian dari sistem Serakahnomics yang menguntungkan oligarki dan elite korup yang menjadikan negara sebagai alat akumulasi kekayaan,” ujar Fergilius Taoet dalam keterangannya, Selasa, (20/01/2026).
Menurutnya, praktik korupsi telah merampas hak dasar rakyat, memperparah ketimpangan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat justru diselewengkan untuk kepentingan segelintir elite.
EN LMND juga mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas pejabat publik yang melakukan tindakan korupsi uang rakyat.
Namun, Fergilius Taoet menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus disertai reformasi struktural.
“Penindakan saja tidak cukup. Harus ada reformasi menyeluruh agar akar Serakahnomics bisa diputus dan korupsi tidak terus berulang,” tegasnya.
EN LMND mendorong penguatan lembaga penegak hukum, pemutusan dominasi oligarki, serta penghentian praktik rente dan persekongkolan elite sebagai langkah konkret melawan korupsi.
Terakhir Fergilius menegaskan bahwa selama sistem Serakahnomics masih bercokol, korupsi akan terus menggerogoti negara dan menindas rakyat.
Dimas
