Jakarta, enlmnd.id-Pertemuan antara Kementerian Pertahanan RI dan pemerintah Amerika Serikat menjadi sorotan publik. Salah satu isu yang mencuat adalah potensi kerja sama blanket overflight, yakni skema yang memungkinkan pesawat asing melintasi wilayah udara Indonesia dengan prosedur yang lebih sederhana
Wakil Ketua Umum Luar Negeri EN LMND, Evantio Yudhistira, mengingatkan agar pemerintah bersikap hati-hati, terutama jika kebijakan tersebut juga mencakup pesawat militer. Menurutnya, aktivitas militer memiliki tingkat sensitivitas tinggi karena berkaitan langsung dengan aspek kedaulatan dan keamanan negara.
“Jika diberlakukan untuk militer tanpa kontrol yang kuat, hal ini berpotensi membuka celah terhadap aktivitas asing yang tidak sepenuhnya dapat diawasi,” ujar, Evan. Dalam keterangannya Pada Selasa, ( 14/04/2026).
Ia menjelaskan, selama ini praktik blanket overflight lebih umum diterapkan pada penerbangan komersial untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, penerbangan militer pada umumnya tetap memerlukan izin diplomatik khusus serta pengawasan yang ketat.
Dalam situasi geopolitik kawasan yang dinamis, Evantio menilai setiap kebijakan terkait akses militer asing harus dikaji secara matang dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi.
“Pemerintah perlu memastikan setiap kerja sama pertahanan tidak mengorbankan kepentingan nasional dan tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif,” tegasnya, Evan.
(Dedi)
