Jakarta, enlmnd.id — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama warga Menteng Pulo II menggelar pertemuan pada Senin, 10 November 2025.
Rapat dilakukan sebagai respons atas pernyataan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sayid Ali, yang dikutip dari Tirto.id, terkait rencana penertiban TPU Menteng Pulo II untuk pengembalian fungsi lahan.
Pertemuan digelar di Balai Warga Menteng Pulo II dan dihadiri puluhan warga bersama kolektif LMND. Dalam forum tersebut, warga mengungkapkan kekhawatiran dan penolakan mereka terhadap wacana penertiban yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat setempat.
Ketua Wilayah LMND DKJ, Betran Sulani, menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan langkah awal konsolidasi untuk menolak rencana penertiban oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sepihak karena tidak melibatkan dialog langsung dengan warga terdampak.
“Penertiban tidak boleh dilakukan sebelum ada ruang diskusi yang jelas dengan warga. Pemerintah seharusnya menawarkan solusi yang nyata terhadap pemenuhan hak hidup yang layak, bukan memindahkan warga ke hunian sementara tanpa kepastian,” ujar Betran.
Senada, perwakilan pemuda Menteng Pulo II, Rohandi, menyampaikan sikap tegas bahwa warga akan terus memperjuangkan hak atas ruang hidup mereka. Ia menilai rencana penggusuran tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat yang telah puluhan tahun bermukim di kawasan tersebut.
“Kami akan tetap bertahan dan memperjuangkan hak kami. Jangan sampai kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir pihak tanpa memikirkan nasib warga kecil,” kata Rohandi.
Di akhir pertemuan, LMND DKJ bersama warga sepakat membangun solidaritas dengan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil. Mereka berencana menggelar aksi massa di Balai Kota serta DPRD Jakarta apabila aspirasi warga terus diabaikan.
“Aksi akan kami lakukan dalam waktu dekat sebagai respon atas kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” tutup Betran.
(Desto)
