Timor Tengah Utara, elmnd.id - Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Timor Tengah Utara (TTU) mendesak Pemerintah Kabupaten Belu agar segera mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan listrik di wilayah perbatasan RI–Timor Leste yang hingga kini belum teraliri jaringan listrik.
Berdasarkan hasil advokasi yang dilakukan pada 9 Januari 2025, LMND TTU menemukan sedikitnya dua desa, yakni Desa Sisi Fatuberal dan Desa Lutharato, serta empat dusun yang masih hidup tanpa penerangan listrik. Padahal, wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Di Desa Sisi Fatuberal, Dusun Aimuti dan Dusun Fumoku dengan total 62 kepala keluarga (276 jiwa) belum menikmati listrik. Sementara di Desa Lutharato, Dusun Foho Lulik dan Dusun Haulata dengan 105 kepala keluarga (377 jiwa) juga mengalami kondisi serupa.
Ketua EK LMND TTU, Elfridus Ariyanto Seran atau yang akrab disapa Edy Seran, menilai kondisi ini sangat memprihatinkan karena listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya mendesak Pemerintah Kabupaten Belu agar segera bertindak serius menangani jaringan listrik di wilayah perbatasan, khususnya Desa Sisi Fatuberal dan Desa Lutharato yang hingga kini belum mendapatkan aliran listrik,” kata Edy Seran, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, masyarakat di wilayah perbatasan sudah terlalu lama hanya menerima janji tanpa realisasi. Padahal, di daerah tersebut telah berdiri fasilitas publik seperti sekolah, PAUD, kapela, posyandu, hingga pos perbatasan RI–RDTL.
Ketiadaan listrik berdampak langsung pada aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kehidupan sosial masyarakat. Anak-anak pun kesulitan belajar pada malam hari.
Edy menyebut, sejak 2008 hingga sekarang, wilayah tersebut belum pernah menikmati penerangan listrik secara permanen.
“Selama lebih dari satu dekade, masyarakat di dua desa dan empat dusun ini belum merasakan terang dari cahaya lampu. Ini bentuk pengabaian dalam pembangunan,” ujarnya.
Selain kepada pemerintah daerah, Edy juga meminta perhatian Presiden RI Prabowo Subianto agar pembangunan di wilayah perbatasan tidak terus tertinggal.
Ia menegaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan wajah negara yang seharusnya mendapatkan prioritas pembangunan.
(Dimas)
