23 December 2025 | Berita | 132 kali dibaca
Jakarta, enlmnd.id - Di tengah derasnya arus investasi yang semakin salah arah, rakyat justru dipaksa menanggung dampak dari kebijakan yang menjauh dari kepentingan publik. Investasi yang semestinya menjadi sarana pemerataan kesejahteraan telah berubah menjadi alat penindasan, kriminalisasi, dan perampasan hak.
Banyak rakyat kehilangan tanahnya ruang hidup yang diwariskan lintas generasi yang dirampas atas nama pembangunan. Padahal tanah bukan sekadar komoditas yang tunduk pada logika pasar, melainkan sumber kehidupan, martabat kemanusiaan, serta identitas budaya. Namun dalam praktik “Serakahnomics”, tanah direduksi menjadi komoditas demi keuntungan segelintir elite.
Imperialisme, oligarki dan birokrat korup merupakan wujud nyata Serakahnomics. Dalam sistem ini, rakyat diposisikan sebagai objek eksploitasi, sementara negara yang seharusnya melindungi justru tampil sebagai fasilitator kepentingan modal.
Konflik agraria yang terus berulang dan dibiarkan berlarut-larut membuktikan bahwa hak atas tanah menjadi korban paling mudah dikorbankan. Kekuasaan bersekongkol dengan pemilik modal untuk menghisap sumber-sumber kehidupan rakyat.
Masyarakat tidak lagi dianggap sebagai subjek pembangunan, melainkan hambatan yang harus disingkirkan. Aparat pun kerap dijadikan alat untuk mengamankan keserakahan, bukan untuk melindungi rakyat.
Serakahnomics tidak berhenti pada perampasan tanah, tetapi juga menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial. Ketika tanah direnggut, rakyat kehilangan alat produksi, mata pencaharian, dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural.
Petani yang sebelumnya berdaulat atas tanahnya dipaksa menjadi buruh murah di bawah kendali kapital, sementara masyarakat adat kehilangan ruang hidup dan jati diri budayanya. Semua ini merupakan dampak dari sistem yang dibangun atas dasar keserakahan, yang menciptakan ketergantungan, melemahkan kedaulatan bangsa, dan memutus nilai-nilai sosial rakyat akar rumput.
Lebih jauh, Serakahnomics juga merusak tatanan hukum dan demokrasi. Kebijakan publik disusun bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk melayani elite dan pemodal. Hukum kehilangan fungsinya sebagai alat keadilan, dan politik tidak lagi membawa kesejahteraan, melainkan menjadi sarana legitimasi perampasan hak rakyat kecil. Suara rakyat dibungkam, dipinggirkan, bahkan dikriminalisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia tengah dijauhkan dari jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan berkeadilan.
Pada momentum Hari HAM Internasional 10 Desember 2025 kemarin, bangsa Indonesia seharusnya melakukan refleksi mendalam atas makna kemerdekaan. Kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga terbebas dari penindasan ekonomi yang terstruktur.
Jika Trisakti Bung Karno-berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan ingin diwujudkan, maka ideologi serakah dan praktik keserakahan yang merampas hak rakyat dan merugikan negara harus dihentikan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, masa depan bangsa akan berada dalam ancaman, ketimpangan semakin lebar, konflik agraria terus berulang, dan Trisakti hanya menjadi slogan kosong.
Melawan Serakahnomics bukan sekadar tuntutan ekonomi, melainkan keharusan historis untuk menyelamatkan nilai kemanusiaan dan masa depan Indonesia.
Tanah harus dikembalikan kepada rakyat, hukum harus ditegakkan secara adil, dan negara wajib berpihak secara tegas kepada kepentingan rakyat. Sebab tidak ada demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, dan tidak akan pernah ada kemerdekaan sejati di atas penderitaan rakyat.
