Jakarta, enlmnd.id - Upaya perubahan, perbaikan, perkembangan, dan perluasan terus digaungkan oleh negara. Namun pertanyaannya sederhana: apakah semua itu benar-benar berjalan di jalur yang tepat?
Apakah kerja-kerja pemerintah hari ini selaras dengan cita-cita yang dahulu diperjuangkan para pendiri bangsa?
Atau jangan-jangan, kecurigaan dan kritik yang saya lontarkan justru lahir dari pikiran yang terlalu buruk, hati yang tertutup, dan penilaian yang subjektif? Mungkinkah kritik itu sekadar cacian tanpa dasar, bahkan menjadi dosa jariyah?
Entahlah. Yang pasti, hingga hari ini, kondisi Ibu Pertiwi masih jauh dari kata berdikari sebuah istilah yang kerap diucapkan oleh pemimpin pertama Republik ini. Ironisnya, berkali-kali pergantian kepemimpinan belum juga mampu mewujudkan mimpi tersebut.
Tulisan ini saya paparkan dengan bahasa rakyat, dari sudut pandang anak desa tentang apa yang saya rasakan dan alami di sebuah negeri agraria yang perlahan berubah menjadi negeri industri.
Sejak sebelum proklamasi, para pendahulu bangsa telah berdebat panjang tentang bentuk negara yang cocok bagi Indonesia. Mereka memikirkan sistem politik, bentuk pemerintahan, hingga akhirnya merumuskan Pancasila sebagai falsafah negara: dasar, pedoman, orientasi nilai, sekaligus tujuan hidup berbangsa dan bernegara.
Maka jika ditanya apa yang diinginkan anak desa, jawabannya sederhana: menangkan Pancasila dengan sungguh-sungguh memenangkan Pancasila. Tidak ada rakyat yang lapar, tidak ada hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan di negeri yang kaya sumber daya ini.
Hari ini, negara menghadirkan berbagai program unggulan yang secara gagasan tampak progresif dan menjanjikan. Namun dalam praktik, tidak sedikit yang justru melahirkan penyimpangan serta praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan rakyat.
Ambil contoh sektor kesehatan. Program Makanan Bergizi Gratis digadang-gadang sebagai solusi menekan angka stunting demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Gagasannya patut diapresiasi. Namun dalam pelaksanaannya, program ini kerap dijalankan tanpa kepekaan sosial yang memadai. Dapur gizi yang seharusnya menjadi ruang pemenuhan hak dasar rakyat justru berubah menjadi ruang akumulasi keuntungan, bersembunyi di balik SOP dan regulasi.
Sebagai masyarakat desa yang sejatinya memiliki sumber daya untuk menopang dapur gizi, kami tetap jauh dari kata sejahtera. Hasil produksi petani masih dikuasai tengkulak, sementara negara belum hadir sepenuhnya untuk memastikan keadilan harga. Detail persoalan ini mungkin akan saya uraikan dalam tulisan lain.
Di sektor pendidikan, persoalannya tak kalah serius. Pendidikan di Indonesia masih lebih diarahkan untuk mencetak kepatuhan ketimbang kesadaran kritis. Ia mempersiapkan manusia sebagai tenaga kerja, bukan sebagai warga negara yang berpikir. Isu sosial dan politik kerap dijauhkan dari ruang kelas. Hegemoni berlangsung halus melalui kurikulum, buku pelajaran, dan ceramah tenaga pendidik.
Akibatnya, masyarakat dibentuk untuk pasrah, beradaptasi, dan berlomba-lomba menjadi bagian dari sistem yang sejatinya mereka kritisi: sistem penindasan itu sendiri.
Soal ekonomi, saya tidak berbicara dengan bahasa grafik atau teori makro. Sebagai anak desa, ekonomi berarti apakah kami bisa mengisi piring, melindungi tubuh, dan berpindah tempat dengan mudah serta terjangkau.
Namun realitasnya, masyarakat desa sering diperlakukan seperti tangga: dibutuhkan untuk naik, disingkirkan setelah sampai, dan dilupakan oleh bangunan yang ia topang sendiri. Petani disuruh menanam, tetapi tidak diberi kuasa menentukan harga. Mereka membeli kebutuhan dengan harga mahal, sekaligus menanggung risiko kebijakan yang tidak pernah mereka rumuskan. Desa menanam, elit memanen.
Bahasa rakyat ini bukan halusinasi atau khayalan. Ia adalah jeritan yang dialami, dirasakan, dan kemudian dituliskan.
Kegelisahan yang saya ajukan di awal tulisan ini dipatahkan oleh realitas tersebut. Benar, tulisan ini tidak sarat angka dan statistik. Namun negara tidak bisa dinilai semata dari grafik, laporan kinerja, atau konferensi pers.
Negara dihidupi melalui dapur yang mengepul, ladang yang digarap, sawah yang ditanami, sekolah desa yang hidup, serta kesempatan kerja yang nyata.
Di situlah Pancasila seharusnya berdiri bukan di meja kekuasaan, melainkan di dapur rakyat.
Fualdhi Husaini Hasibuan
Sekretaris Wilayah LMND Aceh
