Politik Kaum Muda: Antara Gagasan Dan Perubahan

Peran politik kaum muda dalam sejarah Indonesia dapat dipahami secara lebih komprehensif melalui kerangka materialisme historis. Dalam perspektif ini, keterlibatan pemuda tidak muncul dari kehendak moral yang ahistoris, melainkan dari kontradiksi material dan kondisi objektif yang membentuk kesadaran mereka.

Kesadaran politik pemuda merupakan produk relasi sosial tertentu, yang dalam perkembangan sejarah Indonesia ditentukan oleh struktur kolonial, pembagian kerja, dan perubahan formasi sosial.

Dalam konteks kolonial awal abad ke-20, pemuda Indonesia berada dalam posisi kelas yang ambigu. Banyak di antaranya berasal dari strata borjuis kecil terdidik hasil dari politik etis Belanda yang memperoleh akses pendidikan namun tetap tidak memiliki posisi dalam struktur produksi kolonial.

Dengan kata lain, mereka merasakan “privilege kultural” tetapi tidak memiliki “privilege ekonomi.” Ketegangan inilah yang menciptakan kontradiksi dialektis pada diri pemuda: mereka cukup dekat dengan pengetahuan modern untuk memahami ketidakadilan, tetapi cukup tertekan oleh sistem kolonial untuk mengalami penindasan secara material.

Sebagaimana diuraikan Benedict Anderson dan diamini oleh Mohammad Hatta, pemuda Indonesia dipaksa menghadapi lanskap material yang keras: ketiadaan pekerjaan, keterbatasan mobilitas sosial, serta tekanan ekonomi dan politik yang sistemik.

Dalam logika materialisme historis, kondisi material itulah yang mendorong pemuda memasuki arena politik, bukan sekadar idealisme moral. Kesadaran politik bukan “pemberian,” tetapi hasil dari pergulatan dialektis antara struktur penindasan dan kebutuhan historis untuk melampauinya.

Keputusan kaum muda untuk “menemukan politik” adalah bentuk praksis dialektis: tindakan sadar yang berusaha mengubah realitas material yang menindas mereka. Politik bagi pemuda bukanlah arena kompetisi rasional-individual, melainkan instrumen transformasi historis untuk mengatasi kontradiksi kelas dalam masyarakat kolonial. Karena itu, pemuda tidak bergerak sebagai individu semata, tetapi sebagai bagian dari kelas terjajah yang berupaya menciptakan sintesis baru dalam formasi sosial yakni lahirnya bangsa Indonesia.

Sumpah Pemuda 1928 dapat dibaca sebagai momen dialektis dalam sejarah Indonesia. Ia bukan sekadar deklarasi simbolik, tetapi sebuah tindakan kolektif untuk menciptakan kesatuan nasional yang melampaui fragmentasi feodal dan etnis yang diwariskan kolonialisme.

Dalam perspektif Gramsci, tindakan tersebut merupakan embrio historical bloc—blok sosial-politik yang menyatukan berbagai kelompok dalam satu konsensus historis untuk menghadapi hegemoni kolonial. Pembentukan Indonesia sebagai komunitas politik adalah hasil dari proses dialektis antara kesadaran (superstruktur) dan kondisi material rakyat terjajah (basis).

Namun dinamika kontemporer menunjukkan pergeseran signifikan dalam orientasi politik. Dalam dua dekade terakhir, proses demokratisasi Indonesia berada dalam hegemoni neoliberalisme global. Neoliberalisme tidak hanya mengatur mekanisme pasar, tetapi juga membentuk kesadaran politik melalui ideologi individualisme, depolitisasi, dan reduksi peran negara.

Dalam kerangka materialisme historis, neoliberalisme dapat dipahami sebagai bentuk baru dominasi kelas kapitalis global yang mengonstruksi ulang superstruktur politik agar selaras dengan kepentingan akumulasi modal.

Konsekuensinya, politik Indonesia mengalami degenerasi menjadi raison d’État, yaitu logika teknokratis yang memprioritaskan stabilitas elite dan akumulasi kapital dengan mengatasnamakan kepentingan publik. Ini bukan sekadar krisis moral, tetapi krisis struktural yang menunjukkan kontradiksi antara demokrasi formal dan kekuatan material modal.

Dalam situasi semacam ini, posisi kaum muda kembali menjadi signifikan secara historis. Kaum muda memiliki potensi menjadi subjek dialektis yang dapat mengintervensi kontradiksi sosial yang menguat: ketimpangan ekonomi, depolitisasi kewargaan, dan dominasi oligarki.

Keterlibatan politik pemuda bukan hanya soal partisipasi, tetapi soal praksis transformatif yang dapat menggeser relasi kekuasaan dan menghasilkan sintesis historis baru.

Tugas generasi muda hari ini adalah mengembalikan politik ke fungsi awalnya dalam perspektif materialis: sebagai arena perjuangan kelas, alat perubahan struktural, dan mekanisme untuk menata ulang relasi sosial demi kepentingan mayoritas rakyat. Dengan demikian, politik tidak lagi direduksi menjadi prosedur elektoral, tetapi menjadi medan perjuangan untuk membentuk konfigurasi sosial baru yang lebih egaliter.

Dengan kata lain, masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada kemampuan generasi muda menjadi agen dialektis yang mampu mengubah kontradiksi historis menjadi kekuatan transformasi sosial.