Mataram,enlmnd.id - Proses penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi sorotan publik. Setelah melalui tahapan seleksi administrasi, sebanyak 10 nama kandidat dinyatakan lolos dan ramai diperbincangkan di berbagai media serta media sosial.
Ketua Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) NTB, Afdhol Ilhamsyah, mengingatkan bahwa jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan jantung birokrasi yang menentukan sehat atau tidaknya tata kelola pemerintahan daerah.
“Sekda itu ibarat kepala dapur. Kalau salah pilih, bukan cuma dapurnya yang kacau, tapi warga NTB bisa ikut keracunan kebijakan,” kata Afdhol dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 27 Desember 2025.
Menurut Afdhol, meskipun seluruh kandidat memiliki rekam jejak yang baik, hal itu belum cukup. Ia menilai Sekda harus memiliki integritas tinggi, kemampuan manajerial yang kuat, serta kecakapan komunikasi, terutama dalam menjembatani kepentingan eksekutif dan legislatif.
Ia menegaskan, Sekda harus mampu memastikan ekosistem birokrasi berjalan tertib, disiplin, sigap, dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, Sekda juga dituntut mendorong aparatur sipil negara (ASN) bekerja dengan mental pengabdian, bukan sekadar mengejar citra atau kepentingan pribadi.
“Sekda tidak boleh hanya jadi ‘yes man’ kepala daerah. Ia harus berani jadi pengerem ketika kebijakan melenceng, dan berani tancap gas kalau itu untuk kepentingan rakyat,” tegas Afdhol.
Lebih jauh, Afdhol menyinggung konsep Serakahnomics yang kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, praktik tersebut juga mengakar di daerah, termasuk NTB, melalui persekutuan antara kepentingan neoliberalisme, oligarki, dan birokrat korup.
Ia menilai, posisi Sekda sangat strategis untuk memutus mata rantai tersebut. Karena itu, penunjukan Sekda harus benar-benar mempertimbangkan integritas dan keberpihakan pada kepentingan publik, bukan pada kelompok atau lingkar kekuasaan tertentu.
Kalau Sekda gagal menjaga integritas, maka publik lah yang akan menanggung akibatnya. Jangan sampai NTB menjadi korban kebijakan yang lahir dari dapur birokrasi yang kotor, tutupnya.
(Dimas)
