Mataram, enlmnd.id-Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Mataram menggelar aksi demonstrasi pada Kamis (8/10/2026). Aksi tersebut mengangkat dua isu utama, yakni pengawalan terhadap komitmen pendidikan gratis serta desakan transparansi pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Mataram.
Dalam isu pendidikan, EK LMND Mataram menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pendidikan gratis mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
LMND menilai komitmen tersebut sejalan dengan agenda perjuangan organisasi yang selama ini mendorong pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis. Namun, organisasi mahasiswa tersebut menekankan bahwa pendidikan gratis tidak cukup hanya dimaknai sebagai penghapusan biaya yang dibayarkan peserta didik.
Ketua EK LMND Mataram, Faqih, mengatakan kebijakan pendidikan gratis harus dibarengi dengan regulasi yang berpihak kepada masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta jaminan kesejahteraan bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan.
Kami menyambut komitmen Bapak Presiden Prabowo terkait pendidikan gratis, tetapi ini tidak hanya berbicara terkait biaya. Kita juga harus melihat regulasi.
Pemerintahan perlu memastikan kebijakan pendidikan gratis tidak justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya fasilitas pendidikan maupun kesejahteraan tenaga pendidik. Tegas Faqih
Selain isu pendidikan, EK LMND Mataram menyoroti persoalan Pokir DPRD Kota Mataram. Mereka meminta proses pengusulan hingga pelaksanaan Pokir dibuka secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana aspirasi yang disampaikan melalui anggota DPRD diterjemahkan menjadi program dan anggaran.
Desakan tersebut disampaikan di tengah perhatian aparat penegak hukum terhadap persoalan Pokir di Mataram. Sebelumnya, Polda NTB menyatakan masih menunggu hasil audit BPKP NTB untuk menghitung potensi kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bansos yang bersumber dari dana Pokir DPRD Kota Mataram tahun 2023.
EK LMND Mataram menilai kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi lembaga legislatif untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pokir. Organisasi tersebut juga meminta agar mekanisme Pokir tidak bergeser dari fungsi utamanya sebagai instrumen untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Faqih mengatakan persoalan Pokir harus dilihat dalam kaitannya dengan kepentingan pembangunan daerah, termasuk sektor pendidikan.
Jangan sampai aspirasi dari rakyat terabaikan oleh program pemerintah, dan sebaliknya program strategis pemerintah tidak boleh diabaikan oleh kepentingan politik daerah pilih (dapil) DPRD.
Ia juga meminta setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Pokir diperiksa melalui mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, dugaan praktik pemerasan, suap, gratifikasi, maupun nepotisme tidak boleh berhenti sebagai tuduhan, tetapi harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang transparan.
Sorotan terhadap tata kelola Pokir juga sebelumnya muncul di tingkat Provinsi NTB. Inspektorat NTB menyatakan akan menyisir ribuan paket Pokir sebagai tindak lanjut atas temuan dan arahan KPK. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Pokir yang tidak sesuai daerah pemilihan serta mekanisme pengajuan Pokir yang semestinya dilakukan sebelum Musrenbang.
Setelah menyampaikan tuntutan, massa EK LMND Mataram kemudian melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Mataram.
Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD menyatakan akan menampung gagasan LMND mengenai pendidikan gratis dan meneruskannya kepada pemerintah pusat.
Sementara terkait Pokir, Ketua DPRD Kota Mataram menyampaikan komitmen untuk memberikan transparansi data Pokir pada tahap pengusulan sebagai bagian dari tindak lanjut tuntutan mahasiswa.
Bagi EK LMND Mataram, komitmen tersebut menjadi langkah awal yang harus dikawal. Mereka menilai transparansi bukan sekadar persoalan membuka dokumen anggaran, melainkan bagian dari pertanggungjawaban lembaga legislatif kepada masyarakat.
Korlap aksi, Andri, menegaskan pihaknya akan kembali melakukan aksi apabila komitmen transparansi tersebut tidak direalisasikan.
Kami mencatat komitmen Ketua DPRD Kota Mataram dalam audiensi hari ini untuk memberikan transparansi data Pokir pada tahap pengusulan. Kalau dalam beberapa hari ke depan Ketua DPRD Kota Mataram tidak menepati komitmennya, maka EK LMND Mataram akan kembali turun ke jalan.
EK LMND Mataram menegaskan isu pendidikan gratis dan transparansi anggaran daerah merupakan dua persoalan yang saling berkaitan. Menurut mereka, pendidikan yang gratis dan berkualitas membutuhkan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, serta benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
(Dedi)
