Jakarta, enlmnd.id-Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadikan semangat kepemimpinan dan gotong royong yang ditunjukkan Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) sebagai refleksi dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keterlibatan Karang Taruna dalam membantu masyarakat terdampak menunjukkan bahwa kepedulian terhadap persoalan bangsa harus diwujudkan melalui kerja konkret, solidaritas, dan keberpihakan kepada rakyat.
Sekretaris Jenderal EN-LMND, Julfikar Hasan, menyampaikan bahwa keterlibatan kader dan anggota Karang Taruna dalam mendukung penanganan karhutla mencerminkan pentingnya kepemimpinan yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Melalui semangat kebersamaan, berbagai bentuk dukungan, mulai dari keterlibatan di lapangan hingga penggalangan dan distribusi bantuan logistik, menjadi wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat yang menghadapi dampak bencana.
Menurut Julfikar, organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir ketika masyarakat berada dalam situasi sulit. Karang Taruna, dengan jaringan sosial yang tumbuh hingga tingkat lokal, mempunyai potensi besar untuk memperkuat solidaritas, membantu masyarakat terdampak, serta membangun budaya gotong royong sebagai bagian dari gerakan kemanusiaan.
Ketua Umum PNKT telah memberikan contoh bahwa kepemimpinan tidak cukup diukur dari pernyataan, tetapi dari kemampuan menggerakkan orang lain untuk bertindak. Ketika masyarakat menghadapi bencana, dibutuhkan kehadiran nyata, kepedulian, dan kesediaan untuk meringankan beban rakyat. Semangat yang ditunjukkan Karang Taruna ini semestinya menjadi pelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pejabat negara,” Kata Julfikar Hasan. Dalama keterangannya Kamis (22/10/2026)
EN-LMND menilai, keterlibatan Karang Taruna merupakan modal sosial penting dalam memperkuat respons terhadap bencana. Kehadiran organisasi kepemudaan di tengah masyarakat dapat membantu mempercepat penyaluran bantuan, memperluas jangkauan solidaritas, dan membangun koordinasi antara warga, relawan, serta berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan bencana.
Meski demikian, Julfikar menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak boleh dijadikan pembenaran bagi pemerintah untuk mengalihkan tanggung jawabnya. Negara tetap berkewajiban memastikan perlindungan kawasan hutan, memperkuat langkah pencegahan kebakaran, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang berisiko memicu karhutla, serta menjamin perlindungan bagi masyarakat yang terdampak.
Dalam konteks tersebut, EN-LMND meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengevaluasi efektivitas kebijakan dan pelaksanaan program penanganan karhutla. Kepemimpinan di sektor kehutanan, menurut organisasi tersebut, harus ditunjukkan melalui kebijakan yang responsif, pengawasan yang konsisten, serta tindakan terukur untuk mencegah kebakaran berulang.
Semangat gotong royong Karang Taruna seharusnya menjadi pengingat bahwa kepemimpinan publik harus berlandaskan empati dan tanggung jawab kepada rakyat. Jika generasi muda mampu mengorganisasi solidaritas untuk membantu masyarakat terdampak, pemerintah semestinya mengambil peran lebih besar dalam memastikan pencegahan berjalan efektif, penanganan dilakukan secara cepat, dan akar persoalan karhutla diselesaikan secara serius,” lanjutnya.
EN-LMND menegaskan bahwa karhutla tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis kehutanan. Bencana tersebut juga menyangkut keselamatan manusia, keberlanjutan lingkungan, kesehatan publik, dan kehidupan ekonomi masyarakat. Dampaknya dapat meluas melalui kerusakan ekosistem, pencemaran udara, terganggunya aktivitas warga, hingga hilangnya sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan.
Oleh karena itu, EN-LMND mendesak Kementerian Kehutanan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kebijakan pencegahan, pengawasan, penanganan, dan pemulihan kawasan yang terdampak kebakaran. Koordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, relawan, dan masyarakat setempat juga perlu diperkuat agar respons terhadap karhutla berlangsung lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
Julfikar menambahkan bahwa gotong royong tidak semestinya hanya muncul ketika bencana terjadi. Semangat tersebut perlu dikembangkan menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan, termasuk melalui edukasi lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta dukungan terhadap pemulihan kehidupan warga setelah bencana.
Selain itu, EN-LMND meminta pemerintah meningkatkan keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan karhutla, memperkuat pengawasan di wilayah rawan kebakaran, dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum terkait pembakaran hutan dan lahan. Upaya penanganan, menurut EN-LMND, harus menyasar penyebab utama kebakaran agar tidak berhenti pada pemadaman api tanpa penyelesaian terhadap persoalan yang memicu kejadian berulang.
EN-LMND memandang keteladanan Ketua Umum PNKT dalam menggerakkan solidaritas Karang Taruna sebagai pengingat bahwa organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan sosial, kemanusiaan, dan lingkungan. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah perlu dibangun atas dasar tanggung jawab bersama, tanpa mengaburkan kewajiban negara dalam melindungi keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan.
Menutup pernyataannya, Julfikar mengapresiasi Ketua Umum PNKT beserta seluruh jajaran, kader, dan anggota Karang Taruna yang berpartisipasi dalam membantu penanganan karhutla. Ia menegaskan bahwa semangat kebangsaan harus tercermin dalam tindakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan rakyat. Kami mengapresiasi Ketua Umum PNKT dan seluruh keluarga besar Karang Taruna yang telah menunjukkan bahwa gotong royong dapat diwujudkan melalui aksi nyata. Semangat ini harus menjadi inspirasi bagi seluruh elemen bangsa. Namun, solidaritas masyarakat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab negara. Kami meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan evaluasi, memperkuat pengawasan, dan membuktikan keberpihakan kepada rakyat melalui kebijakan serta tindakan yang nyata,” tutup Julfikar Hasan.
(Dedi)
