Bali, enlmnd.id – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Bali menggelar diskusi publik bertema “Kawal Pendidikan Gratis yang Ilmiah, Demokratis, Bermutu, dan Merata” pada Kamis (15/10/2026). Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat gagasan pendidikan gratis sekaligus mendorong terwujudnya sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Bali.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang mengulas tantangan dunia pendidikan di Indonesia, mulai dari perluasan akses pendidikan, komersialisasi pendidikan, hingga pentingnya pengawalan terhadap kebijakan pemerintah agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Ketua Umum LMND, Muh. Isnain Mukadar, sebagai narasumber pertama, menyampaikan bahwa sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut antara lain Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta wacana pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.
Menurut Isnain, berbagai program tersebut perlu mendapatkan dukungan, tetapi juga harus dikawal secara kritis agar implementasinya tidak berhenti pada tataran wacana dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Program-program Presiden Prabowo Subianto harus kita dukung dengan baik, terutama program yang berpihak kepada rakyat. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh program tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Isnain.
Ia menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan pendidikan gratis merupakan bagian dari komitmen LMND dalam memperjuangkan hak dasar rakyat. Pendidikan, menurutnya, tidak boleh menjadi hak istimewa bagi kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi, melainkan harus dijamin sebagai hak seluruh warga negara.
Lebih lanjut, Isnain menyebut bahwa salah satu persoalan mendasar yang menghambat kemajuan bangsa adalah keberadaan kelompok yang ia sebut sebagai kaum Serakahnomics. Menurutnya, kaum Serakahnomics merupakan pihak-pihak yang mengutamakan kepentingan dan keuntungan pribadi atau kelompok di atas kepentingan rakyat, serta dinilai selama ini turut mengganggu perekonomian nasional.
Ia menekankan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak cukup hanya melalui peluncuran berbagai program pemerintah, tetapi juga membutuhkan keberanian untuk mengatasi praktik-praktik ekonomi yang merugikan kepentingan nasional. Dalam konteks tersebut, pengawalan terhadap kebijakan publik menjadi penting agar sumber daya negara benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam sektor pendidikan.
Sementara itu, narasumber kedua, Direktur LANSKAP Bali, Agus Pebriana, menyoroti persoalan komersialisasi dan kecenderungan liberalisasi pendidikan yang dinilai masih menjadi tantangan dalam sistem pendidikan nasional. Menurutnya, ketika pendidikan terlalu berorientasi pada mekanisme pasar, kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan berkualitas berisiko semakin ditentukan oleh kemampuan ekonomi.
Agus berpandangan bahwa pendidikan semestinya menjadi ruang untuk membangun kesadaran kritis, mengembangkan potensi manusia, serta membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, akses terhadap pendidikan tidak seharusnya dibatasi oleh kondisi ekonomi maupun latar belakang sosial seseorang.
Pendidikan Indonesia seharusnya menjadi ruang yang terbuka bagi seluruh rakyat. Karena itu, wacana pendidikan gratis yang digulirkan pemerintah perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat agar pendidikan tidak terus-menerus terjebak dalam praktik komersialisasi,” tegas Agus.
Agus juga menekankan bahwa wacana pendidikan gratis yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto perlu dikawal secara serius agar dapat diwujudkan melalui kebijakan yang konkret dan berkelanjutan. Menurutnya, pengawalan tersebut penting untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar memperoleh akses pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.
Secara khusus, ia menyoroti pentingnya memastikan masyarakat Bali turut merasakan manfaat dari kebijakan pendidikan gratis. Menurut Agus, pemerataan akses pendidikan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendidikan.
Ia berharap pemerintah tidak hanya menjadikan pendidikan gratis sebagai wacana kebijakan, tetapi juga menghadirkannya melalui langkah nyata yang menjamin kualitas pembelajaran, pemerataan fasilitas, kesejahteraan tenaga pendidik, serta kesempatan belajar yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melalui diskusi publik ini, EW LMND Bali menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan pendidikan. Pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, bermutu, dan merata dinilai harus menjadi agenda bersama untuk memastikan pendidikan benar-benar menjadi hak rakyat, bukan komoditas yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu membayar.
(Dedi)
