Banda Aceh, enlmnd.id-Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap aksi massa yang berlangsung pada Senin (11/5/2026) terkait tuntutan keberlanjutan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Organisasi mahasiswa itu menilai persoalan JKA bukan semata urusan teknis administrasi, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.
Ketua Eksekutif Wilayah LMND Aceh, Iswandi, menegaskan setiap kebijakan yang berpotensi membatasi akses kesehatan masyarakat merupakan bentuk kemunduran dalam politik kesejahteraan.
"JKA lahir dari kebutuhan riil masyarakat Aceh terhadap jaminan kesehatan yang adil dan mudah diakses. Ketika ada kebijakan yang justru membatasi atau mengancam keberlangsungannya, itu menunjukkan adanya krisis keberpihakan negara terhadap rakyat," ujar Iswandi.
Menurutnya, layanan kesehatan tidak bisa dipandang hanya dari aspek efisiensi anggaran maupun logika administratif. Negara, kata dia, memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan setiap warga memperoleh hak kesehatan tanpa diskriminasi.
LMND Aceh menilai aksi massa yang digelar hari ini merupakan bentuk kontrol demokratis masyarakat terhadap kebijakan publik yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Organisasi tersebut menegaskan gerakan rakyat seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, bukan ancaman.
Iswandi juga mengingatkan mahasiswa agar tetap menjaga keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, terutama saat kebijakan pemerintah dinilai merugikan rakyat kecil.
"Mahasiswa tidak boleh kehilangan sikap politiknya. Ketika rakyat harus menanggung dampak kebijakan yang tidak adil, gerakan mahasiswa punya tanggung jawab historis untuk berdiri bersama rakyat. Diam terhadap ketidakadilan adalah pengkhianatan terhadap fungsi intelektual dan moral mahasiswa," tegasnya, Irwandi.
Lebih lanjut, LMND Aceh menyebut perjuangan mempertahankan JKA merupakan bagian dari upaya menjaga hak-hak sosial masyarakat Aceh di tengah kecenderungan kebijakan yang dinilai semakin elitis dan minim partisipasi publik.
Mereka juga mengingatkan pemerintah agar tidak merespons gelombang protes masyarakat dengan pendekatan represif maupun intimidatif. Menurut LMND, ruang kritik harus tetap dijaga sebagai bagian penting dari demokrasi yang sehat.
(Dedi)
