Jakarta, enlmnd.id-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam menertibkan aset dan kekayaan negara yang selama ini dinilai dikuasai segelintir elite dan birokrat korup melalui praktik yang disebut sebagai "Serakahnomics".
Dukungan tersebut disampaikan menyusul keberhasilan negara mengamankan denda administratif sebesar Rp10,27 triliun dan lahan kawasan hutan seluas 2,37 juta hektare melalui kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Penyerahan aset dan denda tersebut dilakukan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/05/2026), dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini merupakan tahap keempat penyerahan fisik kepada Presiden sejak Satgas PKH dibentuk pada Februari 2025.
Secara keseluruhan, negara disebut telah berhasil mengamankan sekitar Rp40 triliun dari hasil penertiban kawasan hutan dan aset negara.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya terhadap kemampuan fiskal pemerintah dalam mendanai berbagai program prioritas kerakyatan. Menurutnya, pengembalian aset dan kekayaan negara hasil penegakan hukum menjadi bukti bahwa negara memiliki kapasitas besar untuk membiayai pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
Ketua Umum LMND, Muh. Isnain Mukadar, menilai langkah tersebut sebagai bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mengembalikan kekayaan negara kepada rakyat.
“Rp10,2 triliun dan lahan kawasan hutan seluas 2,37 juta hektare yang berhasil diamankan negara lewat Satgas PKH adalah langkah yang tidak main-main dalam menertibkan kekayaan alam yang selama ini dinikmati segelintir elite dan birokrat korup. Inilah bentuk nyata perlawanan terhadap praktik *Serakahnomics*,” ujar Isnain dalam keterangannya, Kamis (14/05/2026).
Ia menegaskan, LMND mendukung penuh langkah pemerintah dalam menindak praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat.
“Kami LMND berdiri bersama Presiden Prabowo untuk menindak tegas permainan kaum *Serakahnomics* yang selama ini membuat rakyat sengsara. Program-program kerakyatan pemerintahan Prabowo-Gibran akan terus kami kawal agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” katanya.
Menurut Isnain, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, baik di darat maupun di laut. Karena itu, pengelolaan sumber daya negara harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat secara luas, bukan hanya dinikmati kelompok tertentu.
“Negara ini kaya, alamnya melimpah dari darat sampai lautan. Sudah waktunya kekayaan negara dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Program-program kerakyatan seperti Sekolah Rakyat, MBG, KDMP, KNMP, dan berbagai program sosial lainnya harus tetap dijalankan demi mewujudkan keadilan sosial,” tegasnya.
LMND juga menilai langkah penertiban aset negara tersebut menjadi komitmen negara untuk membongkar praktik penguasaan sumber daya alam yang selama ini dinilai sarat kepentingan oligarki dan rente birokrasi.
(Dedi)
