NTB, enlmnd.id – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Nusa Tenggara Barat menggelar dialog publik bertema “Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis untuk Seluruh Rakyat Indonesia” pada Selasa (13/10/2026).
Dialog publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas pentingnya pendidikan gratis sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendorong terwujudnya sistem pendidikan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Narasumber pertama, Ketua Umum LMND, Muh. Isnain Mukadar, menyampaikan bahwa sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut di antaranya Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga wacana pendidikan gratis mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi negeri (PTN).
Menurut Isnain, program-program tersebut perlu mendapat dukungan sekaligus dikawal agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Program-program Presiden Prabowo Subianto harus kita dukung dengan baik, terutama program yang berpihak pada rakyat. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh program tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Isnain
Ia juga menegaskan bahwa wacana pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan perjuangan LMND yang sejak lama mendorong terwujudnya pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Menurutnya, pendidikan harus menjadi hak seluruh warga negara tanpa dibatasi oleh kondisi ekonomi.
Sementara itu, narasumber kedua, Sadrul Imam, S.I.P., M.I.P., menyoroti persoalan komersialisasi pendidikan di Indonesia. Ia menilai sistem pendidikan saat ini masih menghadapi kecenderungan liberalisasi yang berpotensi menjadikan pendidikan sebagai komoditas, sehingga akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas belum sepenuhnya merata.
Menurut Sadrul, pendidikan seharusnya menjadi ruang pembebasan dan pengembangan kemampuan manusia yang dapat diakses oleh seluruh rakyat, bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan ekonomi.
Pendidikan Indonesia seharusnya menjadi ruang yang terbuka bagi seluruh rakyat. Karena itu, wacana pendidikan gratis yang digulirkan pemerintah perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat agar pendidikan tidak terus-menerus terjebak dalam praktik komersialisasi,” tegas Sadrul.
Ia berharap wacana pendidikan gratis dapat diwujudkan melalui kebijakan konkret yang menjamin akses pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Di sisi lain, narasumber ketiga, Fikrin, selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nelayan NTB, menekankan bahwa perjuangan mewujudkan pendidikan gratis perlu ditopang oleh penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, akses pendidikan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan dua hal yang saling berkaitan.
Ia menjelaskan bahwa penguatan ekonomi berbasis kerakyatan penting untuk mendorong produktivitas masyarakat, khususnya kelompok petani dan nelayan, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mengakses pendidikan.
Selain itu, Fikrin menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Peran mahasiswa tidak seharusnya terbatas pada aktivitas akademik, tetapi juga mencakup advokasi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi rakyat.
Menurutnya, mahasiswa perlu membangun kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan politik, pendampingan, serta sosialisasi yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan berbagai persoalan sosial-ekonomi.
Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya bergantung pada akses terhadap pendidikan formal, tetapi juga perlu didukung oleh kesadaran politik, penguatan ekonomi kerakyatan, dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam kehidupan sosial.
Melalui dialog publik ini, LMND berharap wacana pendidikan gratis dapat menjadi agenda bersama yang diperjuangkan secara konsisten oleh pemerintah, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa demi mewujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, demokratis, dan dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia.
(Dedi)
