Jakarta, enlmnd.id—Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Muh Isnain Mukadar, melakukan safari politik di kawasan Sunda Kecil pada 9–15 Oktober 2026. Agenda ini menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menggaungkan perjuangan politik LMND dalam mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam rangkaian safari politik tersebut, Ketua Umum LMND Muh Isnain Mukadar menghadiri Konferensi Wilayah (Konferwil) LMND Nusa Tenggara Timur (NTT) ke-V. Kehadirannya membawa pesan politik mengenai pentingnya memperjuangkan akses pendidikan yang merata, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.
Isnain memandang bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Akses pendidikan tidak boleh ditentukan oleh latar belakang ekonomi maupun kemampuan seseorang untuk membayar biaya pendidikan. Oleh karena itu, wacana pendidikan gratis perlu disambut dengan langkah politik yang konkret agar dapat diwujudkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Muh Isnain Mukadar juga mendorong seluruh anggota LMND, khususnya di wilayah Sunda Kecil yang mencakup NTT, NTB, dan BALI, untuk mengambil bagian aktif dalam memperkuat perjuangan tersebut. Menurutnya, organisasi mahasiswa harus mampu menerjemahkan gagasan pendidikan gratis menjadi gerakan politik yang terarah, terorganisasi, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
LMND NTB Didorong Perkuat Perjuangan Pendidikan Gratis
Pada 12 Oktober 2026, Ketua Umum LMND Muh Isnain Mukadar menjadi narasumber dalam dialog publik yang diselenggarakan oleh Eksekutif Wilayah (EW) LMND Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis untuk Seluruh Rakyat Indonesia.
Dalam forum tersebut, Isnain menekankan bahwa EW LMND NTB perlu menjadikan isu pendidikan gratis sebagai salah satu prioritas perjuangan organisasi. Ia mendorong anggota LMND untuk memperluas diskusi publik, membangun kesadaran masyarakat, dan memperkuat konsolidasi gerakan guna memperjuangkan akses pendidikan yang lebih adil dan merata.
Pendidikan gratis, dalam perspektif LMND, bukan sekadar tuntutan mahasiswa, melainkan kebutuhan mendasar masyarakat. Biaya pendidikan yang tinggi berpotensi membatasi kesempatan anak-anak dari keluarga buruh, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Karena itu, LMND menilai perlu adanya keterlibatan aktif mahasiswa dan masyarakat dalam mendorong kebijakan pendidikan yang berpihak kepada rakyat. Perjuangan tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa terbebani persoalan ekonomi.
Isnain: Revolusi Sudah Dimulai dari Istana
Selain mengangkat isu pendidikan, Muh Isnain Mukadar turut menyoroti sejumlah program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis dinilai sebagai bagian dari agenda yang memiliki potensi untuk mendorong perubahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pandangannya, gerakan mahasiswa perlu membaca perkembangan kebijakan pemerintah secara objektif dan mengambil peran dalam mengawal program-program yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Dukungan terhadap agenda progresif harus disertai dengan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Revolusi sudah dimulai dari istana. Karena itu, program-program progresif pemerintah harus kita sambut dan kawal bersama agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” tegas Isnain.
Ia menilai bahwa perubahan sosial membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai kekuatan intelektual dan sosial. LMND, menurutnya, harus mampu mengambil bagian dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar menghadirkan dampak nyata bagi kehidupan rakyat.
Serakahnomics Dinilai Menjadi Tantangan bagi Keadilan Sosial
Dalam kesempatan tersebut, Isnanin juga menegaskan pentingnya membangun kesadaran politik seluruh kader LMND di Indonesia untuk menghadapi praktik ekonomi yang mengutamakan kepentingan segelintir kelompok di atas kesejahteraan masyarakat luas.
Ia menggunakan istilah Serakahnomics untuk menggambarkan praktik ekonomi yang berorientasi pada keserakahan dan akumulasi keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Menurutnya, praktik semacam itu menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.
Musuh pokok bangsa ini adalah kaum Serakahnomics. LMND harus memperkuat keberpihakan kepada rakyat dan memastikan bahwa perjuangan mewujudkan keadilan sosial tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir elite,” ujar Isnain.
Ia mengajak seluruh anggota LMND untuk memperkuat ideologi organisasi, memperluas basis gerakan, dan membangun kerja-kerja politik yang berpihak kepada masyarakat. Baginya, perjuangan mahasiswa tidak cukup hanya menyampaikan kritik, tetapi juga harus mampu mendorong perubahan yang menjawab persoalan mendasar rakyat.
Dalam konteks tersebut, perjuangan pendidikan gratis, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan program sosial harus menjadi bagian dari agenda besar untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan demokratis.
Safari Politik Berlanjut ke Bali
Rangkaian safari politik Muh Isnain Mukadar di kawasan Sunda Kecil juga akan berlanjut ke Bali. Dalam agenda tersebut, Ketua Umum LMND dijadwalkan mengisi diskusi publik bertema “Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis untuk Seluruh Rakyat Indonesia.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas konsolidasi organisasi dan menyatukan arah perjuangan LMND di kawasan Sunda Kecil. Melalui ruang diskusi publik, LMND berupaya mendorong keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam membicarakan persoalan pendidikan serta pentingnya menghadirkan sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh rakyat.
Bagi LMND, pendidikan yang gratis harus berjalan beriringan dengan kualitas yang baik, pengembangan ilmu pengetahuan, dan iklim demokratis. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga instrumen untuk membangun kesadaran kritis dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan masa depannya.
LMND Tegaskan Komitmen Mengawal Program Presiden Prabowo Subianto
Melalui rangkaian safari politik tersebut, LMND menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto yang dinilai progresif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
LMND memandang bahwa program pemerintah yang membawa agenda sosial dan peningkatan kesejahteraan perlu mendapatkan dukungan sekaligus pengawalan dari masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berlangsung secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengawalan tersebut juga menjadi bentuk tanggung jawab politik LMND agar berbagai agenda pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan keadilan sosial. Dukungan terhadap program pemerintah yang berpihak kepada rakyat tetap harus disertai sikap kritis, evaluasi, dan keberanian menyampaikan aspirasi apabila pelaksanaannya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bagi LMND, pendidikan gratis merupakan salah satu agenda penting yang harus terus diperjuangkan dan dikawal. Sebab, masa depan bangsa sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menjamin hak pendidikan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
Safari politik di NTT, NTB, dan Bali diharapkan semakin memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas dukungan terhadap agenda pendidikan gratis, serta mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
LMND menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan perubahan tidak berhenti pada wacana. Dukungan, pengawalan, dan keterlibatan aktif rakyat menjadi bagian penting untuk memastikan setiap agenda progresif benar-benar menghadirkan manfaat, memperluas akses pendidikan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Dedi)
